TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR, Eko Patrio, mengkritik rencana pemerintah membuka akses vaksin gratis atau vaksin berbayar untuk masyarakat pada 2022 di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan saat ini capaian vaksin pemerintah untuk program vaksin gratis belum optimal.
“Pertanyaannya, tingkat vaksin pada 24 Agustus saja baru 15,67 juta untuk dosis kedua. Ini masih didukung APBN Rp 57,84 triliun. Yang gratis aja masih tipis, apa lagi yang bayar,” ujar Eko Patrio dalam rapat Banggar bersama pemerintah, Rabu, 25 Agustus 2021.
Eko mengapresiasi pemerintah telah memfokuskan anggaran untuk vaksin gratis dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Namun selama 2021, realisasi vaksinasi belum kunjung mencapai target untuk menjangkau 70 persen penduduk atau 189 juta orang.
Ia mengatakan sampai saat ini sebaran vaksinasi belum merata di seluruh daerah. Eko pun menilai vaksinasi hanya terpusat di Jabodetabek.
Untuk menggandeng masyarakat agar mau divaksin, pemerintah juga harus mendorong dengan aturan dokumen vaksinasi di berbagai lokasi fasilitas publik, seperti mal. Musababnya, banyak warga yang tidak mau divaksin.
“Masih pakai gimmick-gimmick terutama di mal-mal enggak boleh masuk. Tapi kalau di daerah ini justru mereka agak banyak yang tidak juga mau divaksin. Pertanyaannya, gimana vaksin bisa meluas dan adakah alokasi anggaran penyelenggaraan di daerah,” ujarnya.